Realisasi KPR Rumah Subsidi Capai 221.047 Unit 2025
JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program KPR Rumah Subsidi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mencatat realisasi program ini hingga 15 September 2025 telah mencapai 221.047 unit. Angka tersebut mencakup seluruh tahap pembangunan, mulai dari rumah yang masih dalam proses konstruksi hingga yang sudah akad kredit dan dana pinjaman KPR-nya cair.
"Jadi total dari 1 Januari 2025 sampai 15 September 2025 itu ada 221.047 unit rumah," jelas Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara,.
Baca JugaIndonesia Maksimalkan Nuklir dan Surya, Batu Bara Tinggal 7,8 Persen
Dari total 221.047 unit tersebut, sebanyak 45.385 unit masih berada dalam tahap proses pembangunan, ready stock (rumah sudah dibangun namun belum akad kredit), hingga akad kredit tetapi dana pinjaman KPR-nya belum dicairkan.
Sementara itu, sebanyak 175.662 unit telah terealisasi penyalurannya melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau Rumah Subsidi, termasuk rumah yang dibiayai melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk PNS, mulai dari yang sudah akad kredit hingga dana KPR cair.
Program FLPP menjadi instrumen utama pemerintah untuk memperluas kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Skema ini memberikan kemudahan berupa bunga rendah, uang muka ringan, dan tenor panjang sehingga lebih banyak keluarga dapat memiliki hunian layak tanpa terbebani biaya tinggi. Dana FLPP dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan disalurkan melalui bank penyalur yang bekerja sama dengan pemerintah.
Ara menegaskan bahwa distribusi rumah subsidi harus merata di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin keadilan sosial. Dengan adanya program ini, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan rumah secara kuantitatif, tetapi juga memastikan kualitas hunian dan keterjangkauannya bagi masyarakat. “Penyebaran rumah subsidi ini penting agar seluruh masyarakat di berbagai provinsi dapat merasakan manfaat dari program KPR subsidi,” tuturnya.
Hingga saat ini, program KPR Rumah Subsidi tetap menjadi andalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan nasional, terutama bagi keluarga yang baru pertama kali memiliki rumah atau mereka yang memiliki penghasilan rendah. Program ini juga mendukung stabilitas sektor properti dengan memberikan kepastian pembiayaan bagi masyarakat dan bank penyalur.
Sebagai perbandingan, realisasi KPR subsidi melalui FLPP hingga Agustus 2025 telah mencapai angka signifikan, misalnya BRI melaporkan penyaluran KPR subsidi senilai Rp14,65 triliun. Hal ini menunjukkan tren positif dalam pemanfaatan dana pemerintah untuk sektor perumahan rakyat.
Pemerintah juga mendorong sinergi antara berbagai pihak, termasuk pengembang properti, perbankan, dan pemerintah daerah, agar target pembangunan rumah subsidi dapat tercapai sesuai jadwal. Ara menekankan bahwa program ini bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi penghuninya.
Selain itu, rumah subsidi melalui program FLPP dirancang agar masyarakat tidak terbebani cicilan tinggi. Dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan KPR konvensional, masyarakat bisa lebih mudah mengakses hunian, termasuk bagi keluarga dengan penghasilan terbatas. Tenor panjang yang ditawarkan memungkinkan cicilan KPR dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
Skema ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Setiap pembangunan rumah subsidi melibatkan tenaga kerja konstruksi, penyedia material, dan jasa lainnya sehingga menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah sekitar proyek.
Pemerintah secara rutin memantau realisasi KPR Rumah Subsidi untuk memastikan program berjalan efektif. Pelaporan data bulanan hingga triwulan memungkinkan evaluasi cepat dan penyesuaian strategi agar rumah yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program ini menjadi alat penting dalam upaya pemerintah menyediakan rumah terjangkau, sekaligus mendukung stabilitas sosial dan ekonomi.
Ara menambahkan, program FLPP terus dikembangkan agar lebih adaptif dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan perumahan. “Kami ingin memastikan bahwa rumah subsidi tidak hanya terbangun, tetapi benar-benar dapat dihuni oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Secara keseluruhan, realisasi 221.047 unit rumah subsidi hingga pertengahan September 2025 menunjukkan pencapaian yang signifikan. Dengan dukungan pemerintah, bank penyalur, dan pengembang, program ini diharapkan dapat terus meluas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Rekomendasi
